wakil ketua dpr ri pramono anung mengatakan anggaran shopping kaum calon anggota legislatif (caleg) supaya berkampanye harus dibatasi untuk menurunkan uang politik tinggi.
tidak ada ketentuan dan mengatur shopping (kampanye). ini tidak adil karena yang diatur cuma partai, bukan perorangan (caleg). oleh karena tersebut, belanja kampanye harus dibatasi, papar pramono di dialog buku basa-basi dana kampanye di jakarta, selasa.
menurut dia, salah Satu penyebab politik uang tinggi di tanah air adalah adanya keterlibatan pengusaha dalam selama organisasi politik.
berkaca di pemilu 2009, sebanyak 72 persen daripada 560 anggota dpr ri ketika ini adalah wajah baru yang didominasi oleh pengusaha.
Informasi Lainnya:
setiap pengusaha tersebut, rata-rata mengisi dana untuk kampanye mulai rp1,8 miliar sampai rp6 miliar.
angka itu didapat daripada hasil penelitian kualitatif kepada anggota dpr ketika ini oleh pramono.
hampir sebagian sulit partai politik tersebut punya `cukong`. tentu ini hendak menggoda siapapun dan terlibat tersebut, tambahnya.
praktik politik biaya dalam proses pemilu juga diperkuat melalui uang saksi penghitungan suara yang mencapai rp1,5 miliar supaya Salah satu daerah pemilihan (dapil), dengan perhitungan Salah satu saksi memperoleh rp50 ribu.
kalau sekarang saksi paling murah (dibayar) rp100 ribu, berarti telah rp2 miliar per dapil, semakin dia.
sementara itu, penulis buku basa-basi dana kampanye, didik supriyanto, menyampaikan tak adanya pengaturan pembatasan berbelanja kampanye memesan parpol dan caleg menggalang dana dengan beragam langkah, supaya mampu mengerjakan kampanye masif agar mendapatkan suara.
sementara itu, audien pemilu cenderung tak mencatat seluruh berbelanja kampanye dengan nyata. apalagi tak banyak sanksi terhadap mereka dan membelanjakan kampanye lebih sulit dari dan ditetapkan, papar didik, dan juga peneliti pada perkumpulan agar pemilu serta demokrasi (perludem).
oleh sebab itu, dibutuhkan undang-undang supaya membatasi berbelanja kampanye, menarik parpol, caleg maupun calon pejabat eksekutif.
hal tersebut bertujuan supaya menjaga prinsip kesetaraan antarpeserta pemilu, selama rangka memperebutkan suara pemilih.
namun, usulan tenntang perbaikan pengaturan dana kampanye terus ditolak oleh para pemangku regulasi sebab ada upaya mempertahankan kaum `cukong` pada di partai.